Perjalanan panjang Sejarah Edukasi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran kolonialisme Belanda, yang dimulai sejak era VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) hingga puncaknya pada masa implementasi Politik Etis. Selama berabad-abad, pendekatan terhadap pendidikan di Nusantara mengalami evolusi yang signifikan, dari sekadar kebutuhan praktis kolonial menjadi sebuah sistem yang lebih terstruktur, meskipun dengan tujuan dan akses yang terbatas. Memahami bagaimana Belanda membentuk sekolah-sekolah ini akan memberikan gambaran tentang akar sistem pendidikan modern kita.
Pada masa VOC, pendidikan formal sangat minim dan hanya berfokus pada kebutuhan gereja serta administrasi perdagangan. Sekolah-sekolah didirikan oleh VOC terutama untuk anak-anak Eropa dan Indo, serta untuk mendidik calon-calon pendeta. Pendidikan bagi pribumi nyaris tidak ada, atau hanya terbatas pada pendidikan dasar yang sangat sederhana di lingkungan misi keagamaan. Baru pada abad ke-19, setelah VOC bangkrut dan Hindia Belanda langsung dikelola oleh pemerintah Kerajaan Belanda, perhatian terhadap pendidikan mulai tumbuh, meskipun dengan motif yang masih berpusat pada kepentingan kolonial. Sejarah Edukasi Indonesia pada periode ini mulai menunjukkan adanya upaya sistematis, meskipun masih sangat terbatas.
Perkembangan signifikan dalam Sejarah Edukasi Indonesia terjadi pada awal abad ke-20 dengan diberlakukannya Politik Etis, yang secara resmi diumumkan pada tahun 1901. Salah satu pilar utama kebijakan ini adalah edukasi, yang bertujuan untuk “membalas budi” atas keuntungan yang telah diperoleh dari Hindia Belanda. Melalui Politik Etis, pemerintah kolonial mulai mendirikan berbagai jenis sekolah, mulai dari jenjang dasar hingga menengah. Contohnya, Hollandsch-Inlandsche School (HIS) didirikan untuk anak-anak elit pribumi, sementara Volksschool (sekolah desa) diperuntukkan bagi rakyat jelata. Pada 10 April 1913, data menunjukkan terdapat lebih dari 2.000 Volksschool di seluruh Jawa, meski dengan fasilitas dan kurikulum yang minim.
Namun, tujuan di balik pendirian sekolah-sekolah ini tetap pragmatis: menciptakan tenaga kerja terampil yang murah dan loyal untuk mengisi posisi-posisi administratif di pemerintahan kolonial atau perusahaan-perusahaan swasta Belanda. Kurikulum yang diajarkan berorientasi pada kebutuhan praktis, seperti membaca, menulis, berhitung, dan penguasaan bahasa Belanda, tanpa terlalu mendorong pemikiran kritis yang dapat membahayakan kekuasaan Belanda. Diskriminasi dalam akses pendidikan juga sangat kentara; anak-anak Eropa memiliki sekolah dengan kualitas terbaik, sementara pribumi hanya bisa mengakses sekolah dengan jenjang dan fasilitas yang lebih rendah.
Meskipun demikian, Sejarah Edukasi Indonesia juga mencatat bahwa dari sistem pendidikan kolonial ini, lahirnya kaum terpelajar pribumi yang kemudian menjadi pelopor pergerakan nasional. Mereka menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk menganalisis kondisi bangsanya dan merumuskan ide-ide kemerdekaan. Ambil contoh, Ki Hajar Dewantara, yang mendirikan Perguruan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta, merupakan respons terhadap diskriminasi pendidikan kolonial, menunjukkan bagaimana semangat nasionalisme lahir dari sistem yang awalnya dirancang untuk mengikat.